Lampung Timur – mediatama.online
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan konflik antara gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) melalui pembangunan batas permanen. Langkah ini didasarkan pada kajian teknis serta masukan langsung dari masyarakat desa penyangga yang selama puluhan tahun terdampak konflik gajah liar.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam yang digelar di Balai TNWK, Lampung Timur, Sabtu (24/1/2026). Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi, termasuk Pangdam II/Sriwijaya (sebelumnya tertulis Kodam XXI/Radin Inten), Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bupati Lampung Timur, Kepala Balai TNWK, serta Kabinda Lampung.
Gubernur menjelaskan bahwa dialog ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga sebagai dasar perumusan kebijakan mitigasi yang permanen dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan sepanjang 60–70 kilometer dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari area rawa hingga tanah keras.
Tim teknis dijadwalkan segera turun ke lapangan untuk melakukan studi kelayakan guna memastikan pembatas tersebut kuat, ramah lingkungan, serta tidak merugikan masyarakat maupun gajah. Isu ini juga telah menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan konflik di TNWK.
