Bandar lampung-Mediatama news.online
Dugaan telah terjadi praktik setoran dalam pelaksanaan proyek swakelola pada seluruh SMA maupun SMK Negeri di Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 semakin menjadi sorotan beberapa pihak
Rumor ini semakin mencuat setelah beberapa sumber dari dalam sekolah (red) yang mengatakan bahwa adanya setoran hingga 30% dari nilai kegiatan kepada oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Beredar kabar menyebutkan bahwa proyek swakelola yang dikerjakan sekolah diantaranya meliputi
– Pemeliharaan sarana prasarana.
– Pengadaan penunjang pembelajaran dan pekerjaan fisik skala kecil
menjadi lahan pungutan oleh pihak tertentu
Pola permintaan setoran disebut dilakukan agar proses administrasi, verifikasi maupun pencairan anggaran sekolah dapat berjalan lancar
Diduga pungli pada kegiatan swakelola adalah para kepala sekolah diminta setor 30% jika tidak setor, proses administrasi bisa berbelit Belit, menurut salah satu kepala sekolah kepada redaksi (mediatama news.online) belum lama ini
Sumber berbeda yang menyebut pola tersebut sudah berjalan sejak awal tahun anggaran 2025
Ini sudah seperti kewajiban tidak tertulis, hampir semua sekolah tahu, katanya (red)
Total anggaran swakelola guna peningkatan sarana prasarana pendidikan SMA/SMK provinsi lampung tahun anggaran 2025. Rp74,8 miliar
Dialokasikan untuk 600 lebih satuan pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB di seluruh Lampung melalui skema program revitalisasi dan swakelola langsung oleh sekolah
Dari total anggaran tersebut, kabar yang beredar menyebutkan bahwa realisasi pencairan baru mencapai Rp.22,3 miliar pada awal triwulan akhir 2025 atau sekitar 30 persen dari total pagu anggaran
Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke satuan pendidikan sesuai dengan mekanisme swakelola, kewenangan teknis berada pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai pembina
Dari beberapa sumber menyatakan bahwa permintaan setoran dilakukan melalui orang orang tertentu yang mengatas namakan pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Kami tidak berani menolak, karena takut berdampak pada sekolah jika menolak, proses verifikasi bisa dipersulit,” ujar dari salah satu bendahara sekolah
Kepala dinas pendidikan Provinsi Lampung Thomas Americo dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak meresfon terkait dugaan pungli diatas (yd)
