Bandar Lampung – mediatama.online
DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan melalui kehadiran pada kegiatan Diskusi Pendidikan bertema SPMB yang Berkeadilan yang diselenggarakan Forum Pemuda Peduli Pendidikan Lampung di Institut Agama Islam Darul Fatah, Bandar Lampung, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, S.E., mewakili DPRD Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta terciptanya sistem penerimaan peserta didik yang transparan, merata, dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Deni Ribowo menyampaikan apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui sektor pendidikan.
Ia juga menegaskan DPRD Provinsi Lampung siap menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan pendidikan, termasuk pelaksanaan SPMB agar mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.
“Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, sistem penerimaan murid baru harus berjalan secara adil, transparan, dan memberi ruang yang setara bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Provinsi Lampung menilai peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung. Pemerataan akses pendidikan dan kualitas layanan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan daerah.
Dalam sesi diskusi, Deni Ribowo. SE mewakili DPRD Provinsi Lampung turut menyampaikan sejumlah masukan strategis, di antaranya perlunya penguatan bank data pendidikan agar data peserta didik tersusun akurat, terpadu, dan mudah diakses dalam proses perumusan kebijakan. Dengan data yang valid, kebijakan pendidikan diharapkan lebih tepat sasaran serta sesuai kebutuhan riil masyarakat.
